Video: Kirim Ranjau Anti-Manusia Untuk Ukraina, Biden Tuai Kritik!
Rapat pleno Partai Golkar memutuskan tidak menggelar musyawarah luar biasa setelah ketua umumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik.
Yang menarik, secara tersirat Partai Golkar menegaskan, Setya Novanto tak perlu mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Alasannya, belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan kepadanya.
Sebagian publik berpendapat, semestinya Setya Novanto mengundurkan diri karena tidak etis memimpin parlemen dengan status sebagai tersangka. Lagi pula, Setya Novanto memiliki pengalaman mengundurkan diri sebagai ketua DPR akibat skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo atau lebih dikenal dengan kasus ”Papa Minta Saham”. Bagaimana sebenarnya UU mengatur pemberhentian unsur pimpinan DPR?
Soal pemberhentian pimpinan DPR dapat dirunut dalam UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 87 UU No 17/2014 menentukan, pimpinan Dewan berhenti dari jabatannya karena satu dari tiga sebab. Pertama, meninggal dunia. Kedua, mengundurkan diri. Ketiga, diberhentikan. Sebab pertama dan kedua berasal dari inisiatif pimpinan bersangkutan. Sebab ketiga bermula dari inisiatif eksternal.
Hanya, ketentuan berikutnya dalam UU tidak banyak mengungkap pemberhentian karena inisiatif pribadi dari pimpinan, tetapi lebih banyak keterangan tentang sebab ketiga. Pemberhentian karena diberhentikan dipicu oleh satu dari tujuh hal.
Pertama, tidak menjalankan tugas sebagai anggota DPR tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan. Kedua, melanggar sumpah jabatan atau kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ketiga, diputus bersalah oleh pengadilan (inkracht) karena melakukan pidana yang diancam penjara minimal lima tahun. Keempat, diusulkan partai. Kelima, keanggotaannya sebagai anggota DPR ditarik oleh partai. Keenam, melanggar larangan yang diatur di UU No 17/2014. Ketujuh, diberhentikan sebagai anggota partai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sepertinya ketujuh pemicu pemberhentian pimpinan DPR karena diberhentikan itu mengikutsertakan pihak lain dalam penentuannya. Misalnya, menentukan pimpinan yang suka bolos harus mengikutsertakan kesekjenan DPR. Memeriksa pelanggaran sumpah jabatan atau kode etik perlu menyelenggarakan sidang MKD. Putusan bersalah di majelis hakim harus di pengadilan. Diusulkan pemberhentian atau ditarik keanggotaannya serta diberhentikan sebagai anggota partai butuh peran partai.
Namun, ada satu pemicu yang ternyata diatur UU yang tak butuh pihak lain sebagai penentuannya, yakni melanggar larangan yang diatur dalam UU No 17/2014. Ketentuan itu diatur dalam pasal tersendiri. Pasal 236 membagi tiga jenis larangan bagi anggota DPR. Larangan rangkap jabatan, larangan melakukan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta larangan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 236 UU No 17/2014, terdapat setidaknya dua tafsir atas pemberhentian pimpinan DPR. Pertama, jika pimpinan melanggar Pasal 87 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, pemberhentiannya harus menunggu peran dan/atau putusan lembaga lain (misalnya, kesekjenan, MKD, pengadilan, atau partai politik). Kedua, apabila yang dilanggar adalah Pasal 87 ayat (2) huruf f juncto Pasal 236 UU 17/2014, pemberhentian pimpinan DPR tidak membutuhkan lembaga lain.
Sayangnya, tafsir Pasal 87 ayat (2) huruf f juncto Pasal 236 UU 17/2014 sangat sulit diterapkan karena terbentur Pasal 88 UU 17/2014 yang mengamanatkan tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPR agar diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Peraturan DPR yang dimaksud adalah Peraturan DPR No 1/2014. Dalam Pasal 40 huruf a Peraturan DPR No 1/2014 dinyatakan, ”pimpinan DPR diberhentikan setelah mendapat keputusan dari MKD dan diumumkan dalam rapat paripurna DPR”.
Dengan demikian, sulit meminta Setya Novanto menanggalkan jabatannya sebagai ketua DPR jika mengacu ke UU. Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 236 UU No 17/2014, baik secara langsung maupun tak langsung, menginginkan adanya tindakan lembaga lain terlebih dulu. Tanpa tindakan alternatif—entah keputusan partai, keputusan MKD, atau putusan pengadilan—demi hukum, Setya Novanto tidak dapat diberhentikan sebagai ketua DPR.
Kesempatan demi hukum yang dapat memaksa Setya Novanto meletakkan jabatan adalah penetapan status dia sebagai terdakwa (vide Pasal 87 ayat (5) UU 17/2014).
Fakta sulitnya UU mengakomodasi peletakan jabatan pimpinan legislatif yang menjadi tersangka korupsi harus diakui sebagai sebuah tantangan dalam membongkar korupsi. Hal itu urusan penegak hukum. Namun, sejatinya bukan di bagian ini masalahnya. Soal utamanya adalah mati rasanya harga diri pejabat.
Pada soal harga diri, jauh sekali membandingkan kondisi di negara ini dengan negara lain. Sebagai contoh, di Jepang Menteri Ekonomi Akira Amari, seorang perunding utama bisnis pemerintah, mengundurkan diri atas tuduhan suap yang diterima oleh stafnya (28/2/2016). Bayangkan, stafnya yang menerima suap, tetapi dirinya yang dengan tegas menyatakan mengambil tanggung jawab. Akari menilai dia telah lalai membina staf.
Bahkan, di Romania Wali Kota Bucharest Cristian Popescu Piedone mundur dari kursinya atas kebakaran yang terjadi di sebuah kelab malam. Jejak ini juga diikuti oleh Perdana Menteri Romania Victor Ponta (November 2015). Padahal, pengurusan kelab malam tidak masuk dalam tugas dan kewenangan wali kota, apalagi perdana menteri.
Akhirnya, ketika UU tidak menyediakan prosedur untuk pemberhentian pimpinan DPR yang terkena skandal korupsi KTP elektronik sebelum statusnya ditetapkan sebagai terdakwa, serta telah mati rasanya harga diri di sanubari pejabat, usaha yang tersedia hanyalah mendukung dan mendesak KPK supaya lekas memeriksa kasus korupsi KTP elektronik. Publik harus lebih bersabar untuk itu.
Hifdzil Alim, Peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat Mike Johnson menyampaikan ucapan selamatnya kepada "presiden terpilih" Donald Trump pada hari Rabu (6/11). Ini disampaikannya meskipun mantan presiden AS itu, belum secara luas dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden 2024.
"Ada harapan dan pagi lagi di Amerika! Donald Trump sekarang adalah Presiden terpilih kita, dipilih oleh rakyat Amerika untuk saat seperti ini," kata Johnson, dilansir kantor berita AFP, Rabu (6/11/2024).
Sejauh ini, media Fox News adalah satu-satunya jaringan media AS yang telah mengumumkan kemenangan Trump.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fox News dalam proyeksinya menyebut Trump telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi pilpres.
"Fox News Decision Desk memproyeksikan mantan Presiden Donald Trump telah mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris dalam kemenangan yang menakjubkan, memberikannya masa jabatan kedua di Gedung Putih setelah siklus pemilu bersejarah yang penuh dengan liku-liku yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dua upaya pembunuhan terhadapnya," demikian seperti diumumkan Fox News dalam artikelnya, seperti dilansir pada Rabu (6/11/2024).
Disebutkan oleh Fox News dalam laporannya, bahwa Trump akan menjadi presiden pertama yang menjabat dua periode secara tidak berturut-turut sejak Grover Cleveland tahun 1982 silam, dan merupakan presiden kedua dalam sejarah.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar memecat Oksana Markarova Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat. Pasalnya, Markarova dituduh melakukan intervensi dalam pilpres AS.
“Saya ingin Anda segera memecat Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat Oksana Markarova,” tulis Johnson dalam suratnya ke Zelensky pada Rabu, 25 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan Johnson itu merujuk pada sebuah acara di Pennsylvania yang dikoordinir oleh Duta Besar Markarova. Dalam surat itu, Johnson menuliskan acara itu telah menjadi sebuah fasilitas politik yang mengusung Kamala Harris dan dengan sengaja tidak mengundang satu pun politikus Partai Republik. Dengan begitu, acara tersebut dengan jelas sebuah kampanye partisan yang dirancang untuk membantu Partai Demokrat dan dengan jelas menginterfensi pemilu. Johnson adalah politikus dari Partai Republik. Dia mengatakan partainya sudah tidak percaya lagi pada kemampuan Duta Besar Markarova untuk melayani Amerika Serikat sehingga dia harus dicopot dari jabatannya dalam tempo secepatnya.
Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama mendukung Kyev dalam perang Ukraina melawan Rusia. Dengan begitu, Johnson kecewa saat curiga Kyev berat sebelah ke Partai Demokrat
“Hubungan kita diuji dengan cara yang tidak perlu dan ternoda. Insiden ini harusnya tidak boleh terulang lagi. Harus ada langkah nyata segera,” kata Johnson ketika Zelensky dan politikus Ukraina lainnya berbicara buruk di hadapan media soal calon presiden dari Partai Republik.
Sebelumnya dalam wawancara yang dipublikasi majalah New Yorker pada Minggu, 22 September 2024, Zelensky mempertanyakan klaim-klaim Trump. "Kata hati saya mengatakan Trump tidak tahu dengan pasti bagaimana menghentikan peperangan meskipun dia mengklaim tahu. Dalam perang Ukraina ini, semakin dalam Anda melihat kasus ini - semakin sedikit Anda memahaminya," kata Zelensky.
Zelensky saat ini berada di Amerika Serikat, di mana dia dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden, anggota Kongres Amerika Serilat, Kamala Harris dan Trump untuk memaparkan rencana damai yang sudah disusun Zelensky. Detail soal rencana damai itu tidak dipublikasi oleh Zelensky saat wawancara dengan ABC News. Dia hanya menyebut ini untuk memperkuat Ukraina dan persenjataannya agar bisa menekan Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan perang Ukraina.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan tengah memproses status pergantian antarwaktu (PAW) anggota anggota dewan eks kader PDIP Cinta Mega. Hal itu lantaran Cinta kini maju sebagai calon legislatif (caleg) PAN pada 2024.
Bersamaan dengan itu, Prasetyo menyebut, juga sedang memproses sembilan anggota dewan lainnya yang di-PAW secara bersamaan. Dia menargetkan, seluruh proses PAW dapa rampung aeal 2024.
"(Surat PAW) sudah, sudah jalan, kita sedang memproses," kata Prasetyo saat ditemui di sela-sela rapat pembahasan dan pendalaman fraksi mengenai Raperda APBD 2024 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10/2023).
Politikus PDIP tersebut menuturkan, partai menghargai keputusan Cinta yang resmi pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN). Keputusan itu dibuat yang bersangkutan setela dipecat dari Partai Benteng atas kasus bermain judi slot di rapat paripurna.
"Mengenai Cinta Mega itu memang sudah keputusan DPP partai (PDIP), sudah mengambil keputusan, kita harus hargai keputusan Cinta Mega pindah ke PAN," ujar Prasetyo.
Dia menambahkah, bersamaan dengan PAW Cinta Mega, ada sejumlah anggota dewan lainnya yang juga diproses mengenai status PAW-nya. Adapun penyebab di-PAW ke-10,anggota dewan itu beragam.
Ke-10 yakni dari dua orang dari PDIP, Cinta Mega yang dipecat dari PDIP karena kasus 'judi slot' dan Steven Setia Budi Musa yang meninggal dunia pada Senin (9/10/2023). Lalu empat orang dari PSI, yakni Anthony Winza Prabowo yang melanjutkan pendidikan di luar negeri, Anggara Wicitra Sastroamidjojo dan Idris Ahmad yang mengundurkan diri dan pindah ke PAN.
Kemudian, Viani Limardi yang dipecat karena kasus penggelembungan dana reses, lantas pindah ke Partai Gerindra. Berikutnya, dua orang dari Partai Gerindra, yakni Adi Kurnia yang pindah ke Partai Demokrat dan Abdul Ghoni pindah ke Partai Nasdem.
Ada juga dua orang dari PKS yang di-PAW yakni Yusriah yang pindah ke Partai Nasdem dan Muhayar yang meninggal dunia pada Selasa (29/8/2023). "Sudah saya tandatangani semua. Sudah lari (masuk) Mendagri tembusan ke KPU berproses bareng tuh. Iya bebarengan," kata politikus PDIP tersebut.
Saat ditanya lama proses PAW tersebut, Prasetyo menyebut akan rampung pada awal tahun depan. "Januari selesai," ujarnya.
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Dewan Rakyat Inggris Sir Lindsay Harvey Hoyle di Gedung Parlemen Inggris, di Londong, Rabu (1/2), demikian keterangan Kedutaan Besar RI London, Jumat.
Puan berada di Inggris untuk memenuhi undangan Sir Lindsay Hoyle saat menghadiri pertemuan puncak P20 (G20 Parliamentary Speaker’s Summit) di Jakarta pada Oktober 2022.
Dalam pertemuan itu, Puan antara lain menyampaikan bahwa Indonesia mendukung dan mengharapkan perdagangan yang bebas, adil dan tidak diskriminatif dengan mengoptimalkan kerangka kerja sama bilateral yang sudah disepakati. Pernyataan tersebut disampaikan Puan terkait rencana Inggris mengimplementasikan Due Diligence on Forest Risk Commodities, yang merupakan aturan untuk mencegah penggunaan komoditas yang dihasilkan dari proses deforestasi.
Puan mengundang Parlemen Inggris bekerja sama mewujudkan kolaborasi kemitraan yang setara, mewujudkan komitmen bersama terhadap nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta kerja sama ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. '''Indonesia dan Inggris dapat berkontribusi pada komitmen global pengurangan emisi melalui kerja sama di sektor energi bersih," ujarnya.
Selain itu, Puan mengajak Parlemen Inggris terus meningkatkan kerja sama antarparlemen yang dapat berkontribusi dalam membantu penyelesaian berbagai permasalahan di dunia.
Sementara itu Sir Hoyle menyebut Indonesia memiliki keunggulan ekowisata termasuk di daerah luar Bali yang dapat dipromosikan untuk menarik wisatawan asal Inggris.
Beberapa pilihan anggota Kabinet Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dinilai “kontroversial” baik oleh kalangan Demokrat maupun Republik. Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson mengingatkan para kritikus pada hari Minggu (17/11) bahwa rakyat Amerika telah memberikan suara untuk mengguncang status quo, dan itulah yang akan dilakukan oleh para pejabat Kabinet baru tersebut, jika mereka dikonfirmasi oleh Senat.
VOA - Presiden terpilih Donald Trump terus membuat nominasi anggota Kabinet selama akhir pekan, termasuk Chris Wright, seorang advokat industri minyak dan gas, yang dicalonkan untuk menjabat sebagai menteri energi.
Trump telah memprioritaskan para loyalis politiknya untuk posisi-posisi penting Kabinet dalam pemerintahannya.
Satu pilihan yang menonjol yaitu Matt Gaetz, mantan anggota kongres dari Partai Republik, sebagai jaksa agung, terus menimbulkan kontroversi. Sebelum Gaetz mengundurkan diri minggu lalu, Komite Etik DPR telah melakukan penyelidikan apakah ia terlibat dalam pelanggaran seksual dan penggunaan obat terlarang. Gaetz membantah tuduhan-tuduhan tersebut.
Anggota DPR dari Partai Demokrat Adam Schiff mengatakan dalam acara “State of The Union” CNN bahwa menurut pandangannya, Gaetz tidak memenuhi syarat untuk menjabat dalam posisi yang diusulkan.
“Apakah kita benar-benar akan memiliki seorang jaksa agung yang menghadapi tuduhan kredibel bahwa ia terlibat dalam perdagangan seks anak, potensi penggunaan narkoba, yang menghalangi penyelidikan, yang tidak memiliki pengalaman bertugas di Departemen Kehakiman, dan diselidiki oleh departemen (yang dipimpinnya)?,” jelasnya.
Senator Republik Markwayne Mullin yakin Senat harus memiliki akses ke temuan investigasi tetapi mengatakan dalam acara “Meet the Press” NBC bahwa Gaetz layak mendapatkan kesempatan yang adil untuk dikonfirmasi untuk peran tersebut.
“Saya tidak ragu bahwa Presiden Trump percaya bahwa Matt adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat. Matt akan diperlakukan sama seperti setiap calon yang ada,” kata Senator Markwayne Mullin.
Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries juga muncul pada hari Minggu di jaringan televisi NBC. Dia mempertanyakan pilihan anggota Kabinet Presiden terpilih Donald Trump, beberapa di antaranya kurang berpengalaman untuk peran yang diusulkan.
“Apakah ini yang terbaik yang dapat ditawarkan Amerika untuk saat seperti ini, dengan begitu banyak tantangan yang kita hadapi? Tentu saja tidak,” jelasnya.
Dengan suara mereka untuk memilih Donald Trump, rakyat Amerika telah memberikan mandat kepada Partai Republik untuk mengguncang status quo, tegas Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson.
“Setiap presiden berhak menunjuk anggota Kabinetnya sendiri, untuk mencalonkan orang-orang yang menurutnya akan memenuhi agendanya. Dan orang-orang yang ada dalam daftar ini akan melakukannya. Mereka akan masuk ke lembaga-lembaga di mana mereka diminta menjadi pemimpinnya, dan mereka akan mereformasi lembaga-lembaga tersebut,” sebutnya.
Menurut perkiraan, sebagian besar pilihan anggota Kabinet Trump akan segera memperoleh persetujuan Senat setelah sidang konfirmasi. Presiden terpilih tersebut juga telah meminta para pemimpin Senat dari Partai Republik untuk mengizinkannya melakukan “pengangkatan selama masa reses” yang akan menghapus perlunya sidang-sidang dengar kesaksian di Senat. [lt/ab]
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Kevin McCarthy secara resmi terdepak dari posisinya sebagai orang nomor satu di lembaga itu, Selasa (3/10/2023). Ia ditumbangkan melalui mekanisme mosi tidak percaya yang ditekan beberapa anggota Partai Republik dan anggota dari Partai Demokrat.
Hal ini pun diprediksi memiliki dampak geopolitik mengingat posisi DPR yang tinggi di Negeri Paman Sam. Salah satu dampak yang kemungkinan terlihat adalah pada perang Rusia-Ukraina. Bahkan, terdepaknya McCarthy diawali oleh perdebatan anggaran negara untuk bantuan bagi Kyiv, yang ditolak kelompok sayap kanan Republik.
Meski begitu, Presiden Joe Biden tetap menegaskan komitmen Washington bagi Kyiv. Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya yakin AS pada akhirnya akan memberikan lebih banyak bantuan untuk Ukraina, tidak peduli nasib kepemimpinan McCarthy, namun dengan keluarnya McCarthy, perhatian kini beralih ke pandangan calon penerusnya.
Di tengah situasi ini, sebuah "rapor" Ukraina yang dibuat oleh kelompok politik Defending Democracy Together (Membela Demokrasi Bersama) menilai kandidat-kandidat DPR terkemuka dari A sampai F berdasarkan kekuatan dukungan mereka di masa lalu terhadap bantuan Ukraina, dengan A menandakan dukungan yang paling kuat.
Perwakilan Steve Scalise, anggota DPR nomor dua dari Partai Republik, telah lama diunggulkan untuk mengambil alih jabatan ketua setelah McCarthy. Ia menerima nilai B, satu peningkatan dari nilai B-minus yang diperoleh McCarthy.
Namun, anggota Partai Republik sayap kanan Matt Gaetz, yang memimpin upaya untuk menggulingkan McCarthy dan mengatakan dia akan mendukung Scalise, menerima nilai F.
Ketua Komite Kehakiman DPR Jim Jordan dan bintang garis keras yang sedang naik daun, Perwakilan Byron Donalds, juga menerima F.
Perwakilan Tom Emmer, anggota Partai Republik di DPR, mendapat peringkat tertinggi, A.
Washington telah mengirimkan bantuan keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan senilai US$ 113 miliar kepada pemerintah Kyiv sejak Rusia menyerang pada Februari 2022.
Para pemimpin di Senat, yang dikuasai secara sempit oleh Partai Demokrat, telah berjanji untuk mengambil undang-undang dalam beberapa minggu mendatang untuk menjamin kelanjutan keamanan dan dukungan ekonomi AS untuk Ukraina.
Biden mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin negara-negara sekutu, Uni Eropa, dan aliansi militer NATO pada hari Selasa tentang melanjutkan dukungan terkoordinasi untuk Ukraina, di tengah kekhawatiran bahwa dukungan terhadap upaya perang Kyiv melawan Rusia semakin memudar.
McCarthy awal pekan ini membantah tuduhan Gaetz bahwa ia telah membuat "kesepakatan rahasia" dengan Biden untuk memungkinkan DPR memberikan suara pada bantuan Ukraina. McCarthy mengatakan ia menginginkan lebih banyak informasi dari pemerintahan Biden.
Pada bulan Juli, Biden meminta Kongres untuk menyetujui tambahan dana sebesar US$ 24 miliar terkait dengan Ukraina, yang diharapkan oleh para pendukung Kyiv baik dari Partai Republik maupun Demokrat, dapat menjadi bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran.
Saksikan video di bawah ini:
